Oleh Evi Rahmawati*

Adalah kabar baik ketika Sabtu 11 Februari lalu masyarakat adat suku Dayak menegaskan sikapnya menolak kehadiran FPI di Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya. Mengapa kabar baik? Ini tidak berarti pihak-pihak yang selama ini dibuat gerah oleh satu kelompok kecil yang kerap melakukan tindakan anarkis dalam aksi-aksinya hendak merayakan sedikit kemenangan para pejuang pluralisme. Juga bukan berarti kita melanggar kebebasan suatu kelompok masyarakat dalam berserikat. Tetapi, ini berdasar pada kebutuhan mutlak manusia: kebebasan dari tekanan.

Memang benar, adalah hak setiap individu untuk berekspresi dan berserikat, termasuk individu yang terwadahi dalam FPI. Namun tengok kembali aksi-aksi melawan hukum yang dilakukan FPI (rangkaian ancaman serta tindak kekerasan terhadap gereja dan jemaatnya, Ahmadiyah, Komunitas Lia Eden, pers, orientasi seksual yang berbeda, tempat-tempat hiburan, warung makan kecil di bulan Ramadlan, Tragedi Monas, perusakan gedung Kementerian Dalam Negeri, dll.) Bukankah melanggar hak asasi warga negara lainnya manakala mereka terus melakukan kekerasan keji dalam setiap aksinya? Apalagi seraya tangan mereka menghunus senjata tajam, pekik Allahu Akbar dimanipulasi sebagai perisai untuk menyatakan bahwa kekerasan yang mereka lakukan atas persetujuan Tuhan. Ironis, bukan?

Karenanya, aksi penolakan yang dilakukan masyarakat adat Dayak di Palangkaraya pun menginspirasi warga negara lainnya untuk melakukan keberanian serupa dalam menanggapi arogansi FPI atau milisi sipil lainnya yang gemar melakukan tindakan kekerasan atas nama apapun.

Di Jakarta, Minggu sore, 12 Februari 2012, puluhan individu dari berbagai latar belakang yang terinspirasi aksi masyarakat Dayak di Palangkaraya mengadakan pertemuan yang mendiskusikan pentingnya menyatukan semangat dalam menolak eksistensi FPI sebagai entitas masyarakat yang secara sistematis kerap melakukan kekerasan dalam aksi-aksinya. Berawal dari sebaran undangan melalui twitter, Tunggal Pawestri, salah seorang aktivis yang memiliki inisiatif mengadakan pertemuan tersebut, tidak menduga kalau banyak yang datang dalam acara yang digelar di Bakoel Koffie, Cikini. Beberapa nama seperti George Junus Aditjondro, Marco Kusumawijaya, M. Guntur Romli, Mariana Amirudin, dan aktivis lainnya ikut memenuhi ruangan. Begitupun salah seorang dokter dari perwakilan masyarakat adat Dayak yang tinggal di Jakarta dan seorang mahasiswa yang mengaku telah begitu muak dengan aksi-aksi kekerasan FPI, hadir dalam diskusi itu. Ini menjadi bukti, betapa masyarakat Jakarta, bukan hanya aktivis kemanusiaan semata melainkan dari berbagai unsur masyarakat, cukup terganggu dengan kehadiran FPI di Indonesia. Pada kesempatan yang dibangun dalam suasana yang karib tersebut, seorang peserta menyatakan bahwa banyak alasan mengapa FPI pantas ditolak. Di samping aksi-aksi kekerasannya, alasan yang lebih fundamental adalah karena FPI memperlihatkan penolakannya terhadap perbedaan melalui aksi-aksi mereka yang ditujukan terhadap kalangan minoritas. Pantaskah selalu ingin menang sendiri dengan memamerkan kekerasan di tengah-tengah masyarakat kita yang begitu majemuk? Alasan lain, sudah saatnya media mengabarkan pada masyarakat luas bahwa tidak sedikit kelompok masyarakat yang jengah dengan kehadiran FPI yang memanipulasi jubah putih dan sorbannya itu menjadi simbol mereka.

Mengenai simbol, menurut penuturan peserta lainnya, yakni seorang perempuan yang dibesarkan di daerah Petamburan (dekat markas FPI), merasa perlu sekali sosialisasi terus-menerus perihal bahaya premanisme FPI. Artinya, masyarakat kita yang masih begitu khidmat mematuhi simbol-simbol, jangan sampai tertipu oleh pakaian yang dikenakan FPI. Sebagaimana telah dimafhumi, di Indonesia jubah dan sorban putih merupakan simbol kesalehan, identik dengan Islam. Jadilah simbol tersebut dimanfaatkan FPI untuk menyembunyikan wajah aslinya. Sehingga, lanjutnya, sedemikian brutal kelompok ini melakukan kekerasan dan pengrusakan, namun masyarakat kerap diam bahkan ironisnya ada yang menyetujui tindakan FPI yang selalu mengatasnamakan agama itu.

Pada titik inilah tantangan terbesar adalah penyadaran terhadap masyarakat perihal wajah asli FPI yang tiada lain hanyalah titisan Ares Sang Dewa peperangan.

Lalu, dokter Tata, perwakilan masyarakat adat Dayak, tampak antusias menjelaskan mengapa keberanian mengemuka dari masyarakatnya. Di Palangkaraya, aksi yang patut dicontoh tersebut tidak akan terjadi tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintahan setempat. Berkat kerjasama yang solid antara masyarakat dan elemen pemerintahan, yang sama-sama sadar akan bahaya pengaruh anarkisme FPI, aksi tersebut kemudian mencuat. Karena itu, kesadaran dan solidaritas antarelemen masyarakat itulah yang perlu dicontoh masyarakat Jakarta khususnya, dan masyarakat di berbagai daerah pada umumnya. Menurutnya, sebenarnya penolakan FPI juga telah disuarakan di daerah Kalimantan lainnya.

Sementara, sambil mengutip sebuah hasil riset yang menyatakan bahwa di tahun 2015 mendatang Indonesia akan didominasi oleh kalangan muda, Marco Kusumawijaya merasa yakin perlu mengorganisir para pemuda untuk terlibat dalam aksi penolakan FPI ini. Pemuda adalah tonggak bangsa yang sudah semestinya menjadi garda depan dalam menyuarakan kebebasan dan keharmonisan Indonesia yang kerap diaduk-aduk FPI. Yang cukup menggembirakan para peserta, pada kesempatan itu dihadiri banyak kalangan pemuda yang bersemangat menyimak bahkan berpartisipasi di dalamnya. Pelbagai alasan di atas dan pertimbangan lainnya yang muncul dalam pertemuan itu, lantas pada sekitar pukul 17.00 WIB disepakati kelahiran “Gerakan Indonesia Tanpa FPI.” Gerakan ini memiliki satu visi: penolakan terhadap kekerasan atas nama apapun. Tugas pertama yang ingin diembannya adalah menolak secara tegas keberadaan FPI di Indonesia. Pernyataan sikap berupa petisi dan press release mengenai penolakan ini menjadi prakondisi yang akan ditempuh gerakan ini. Petisi akan diajukan di antaranya kepada Kemendagri, Kemenkumham, Polri dan kelompok FPI itu sendiri. Di samping itu, gerakan ini pun akan memanfaatkan momentum Valentine’s day (yang diharamkan FPI) sebagai hari di mana aksi penolakan terhadap FPI akan dilakukan secara massif di Jakarta.

Jadi, bagi Anda yang merasa bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun harus ditentang, tidak ada salahnya menyempatkan diri bergabung dalam aksi tersebut pada Selasa besok, 14 Februari 2012. Salam perdamaian.

* Staf Program Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)

Foto: http://www.mediaindonesia.com/public/gallery/large/2012_02_11_02_54_12_tolakfpi.jpg

TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor masuk dalam laporan dunia yang dikeluarkan Human Rights Watch tahun ini. Laporan yang diberi nama 'Human Rights Watch World Report 2012, Events of 2011' itu baru saja dikeluarkan dan disebarluaskan secara mendunia oleh Human Rights Watch.

Perwakilan Human Rights Watch, Andreas Harsono, mengatakan tercatatnya kisruh GKI Yasmin dalam laporan itu karena lembaganya melihat adanya permasalahan hukum dan dilanggarnya hak kebebasan beribadah di sana. "Kami melihatnya dari hukum di Indonesia, di mana ada konstitusi (yang mengatur itu) dan dijabarkan dalam undang-undang," kata Andreas saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 Januari 2012.

Kisruh GKI Yasmin sudah memasuki tahun ketiga dalam hal persoalan perijinan pembangunan di Bogor. Namun belum juga menunjukan titik terang. Padahal secara formal pembangunan gereja tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI. MA sudah memutuskan dalam kasasi bahwa izin mendirikan bangunan GKI Yasmin sah.

Masalah yang berlarut-larut itu muncul karena adanya larangan bagi jemaat GKI Yasmin untuk beribadah di bangunan yang berada di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh, Bogor, Jawa Barat, itu.

Pemerintahan Kota Bogor sempat menolak izin mendirikan bangunan gereja itu tapi kemudian dimentahkan keputusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI. Meski sudah ada keputusan dari MA dan Ombudsman RI yang menjaminnya. Sampai saat ini jemaat GKI Yasmin belum bebas beribadah karena penolakan dari warga masih kerap terjadi.

Dalam persoalan ini, Human Rights Watch meminta pihak yang bertikai untuk mentaati hukum yang telah ditetapkan agar kisruh tersebut cepat selesai. "Terlepas hukum itu baik atau buruk," ucap Andreas.

Kisruh GKI Yasmin termuat di halaman 337 'Human Rights Watch World Report 2012, Events of 2011' alinea 2 dan 3 sebagai berikut:

"In January the Supreme Court ordered the reopening of a Presbyterian church known locally as GKI Yasmin, overturning the Bogor administration’s ruling which had revoked the church’s building permit. However, Bogor Mayor Diani Budiarto refused to comply. Government ministers offered the church “relocation.” In October an Islamist organization began to harass churchgoers who were holding Sunday services on a sidewalk outside the sealed church."

"Senior government officials—including Minister of Religious Affairs Suryadharma Ali, Home Affairs Minister Gamawan Fauzi, and Minister of Human Rights and Law Patrialis Akbar—continued to justify restrictions on religious freedom in the name of public order."

PRIHANDOKO

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/01/24/173379395/Masalah-GKI-Yasmin-Jadi-Catatan-Dunia

Oleh Tim SEJUK

SEJUK, Jakarta, 28 November 2011—“Adakah orang tua yang ketika hamil memohon kepada Tuhan agar anaknya mempunyai kelamin ganda? Apakah manusia yang mempunyai kelamin ganda itu bukan ciptaan Tuhan? Pernahkah anda bertemu dengan laki-laki dengan jiwa perempuan atau sebaliknya perempuan yang hormonnya laki-laki? Siapa yang patut disalahkan dari kenyataan tersebut? Lalu, mengapa kalangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer (LGBTIQ) sebagai mahluk Tuhan yang di masyarakat jumlahnya sedikit kemudian dibenci dan dimusuhi?”

Demikianlah Dewi Candraningrum, seorang feminis kota Solo, menyodorkan pertanyaan kepada para peserta diskusi publik Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), “Intoleransi di Media dan Tantangannya dalam Memberitakan Isu Kebaragaman,” di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 24 November 2011. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, peraih magister dari Monash University, Australia, dan doktoral di Universitaet Muenster, Jerman, ini menggali pemahaman dan sisi kemanusiaan dari peserta. Dari sana, ia hendak menunjukkan bahwa jumlah jenis kelamin tidak hanya dua, laki-laki dan perempuan, yang berarti pula tidak adil apabila memperlakukan yang lainnya secara diskriminatif. Kuat dan mengakarnya pandangan serta sikap yang stereotiping dan bias gender, menyebabkan terjadinya perlakuan tidak adil dan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan kelompok LGBTIQ (minoritas jenis kelamin atau orientasi seksual di luar hetero), baik di ranah domestik maupun publik.

Dalam diskusi yang ditaja Hivos dan The Canadian International Development Agency (CIDA) yang didukung Pers Mahasiswa Kentingan UNS Surakarta ini Dewi, sapaan akrabnya, lantas mendeskripsikan dan mendefinisikan perlakuan tidak adil yang ada di tengah-tengah masyarakat, “Seksis adalah stereotipe berdasarkan jenis kelamin; sedangkan rasis merupakan stereotipe berdasarkan ras.” Pilihan metodologi penyampaian yang partisipatif dengan mengajak mencerna dasar-dasar analisis gender, Dewi pun mengeksplorasinya secara artikulatif dan pelan-pelan membuka pikiran peserta agar lebih sensitif gender.

Aktivis Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Solo dan Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi (YLSKAR) Salatiga ini sangat menyayangkan kuasa patriarkhi yang dominan bermain dalam media massa. “Tulisan-tulisan yang banyak dimunculkan media tentang perempuan adalah memberikan stereotipe dan kekerasan (verbal-red),” sesalnya. Pemakaian bahasa di media massa seperti, “Bulan Direnggut Kegadisannya” atau “Imah Digagahi Majikannya,” merupakan penyangkalan atas tugas jurnalis. Pasalnya, Dewi menegaskan, “Media adalah agen kemanusiaan, mendidik publik.”

Sementara narasumber lainnya, Tantowi Anwari, Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta, menguraikan praktik konservatisme dan intoleransi media-media propaganda seperti Sabili, Hidayatullah, Voice of al-Islam, Arrahmah, dan sebagainya, yang berpotensi menggerakkan umat Islam melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Sebab, yang ditampilkan dalam media-media tersebut hanyalah provokasi bahwa Islam sedang terancam dan dikepung oleh musuh-musuh. Akibatnya, kemarahan, kebencian, dan hasutan atas kelompok-kelompok agama non-Muslim dan keyakinan di luar Islam mainstream menjadi menu media-media propaganda, baik cetak maupun on-line.

Celakanya lagi, “Media nasional yang mainstream juga tidak luput dari model keberagamaan yang konservatif,” sesal Thowik, sapaan Tantowi Anwari. Sehingga, berita-berita tentang keberagaman seperti persekusi atau kekerasan atas nama agama ditampilkan dengan mengafirmasi bahkan memihak paham dan kelompok Islam mainstream. Dia pun menampilkan pemberitaan-pemberitaan beberapa media cetak nasional yang tidak mendorong keberagaman, pluralisme.

Ironisnya, menurut Thowik, beberapa media yang oleh kalangan aktivis dinilai mendukung demokratisasi dan pluralisme, seperti Media Indonesia dan Koran Tempo, bisa terpeleset menggunakan judul, diksi, dan pemilihan narasumber yang justru menyudutkan dan mengkriminalisasikan korban dari kalangan minoritas yang hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinannya terampas. Jika demikian, betapa prinsip jurnalisme damai dan gagasan media keberagaman masih menjadi tantangan yang tidak mudah di tengah trend industrialisasi media dengan jurnalis dan jajaran redaksi yang keberagamaannya konservatif. Pelabelan terhadap paham keagamaan dan orientasi seksual di luar mainstream tidak terhindarkan. Misalnya, kata “sesat” untuk Ahmadiyah dan kata “penyakit” atau “penyimpangan” untuk LGBTIQ bertaburan di media massa nasional.

Namun demikian, dengan situasi tersebut, Thowik tetap optimis bagaimana mendorong media agar lebih pluralis dan memihak pada korban.

Diskusi yang dihadiri kalangan pers mahasiswa dari berbagai kampus bukan hanya dari Surakarta melainkan juga dari Jakarta, Semarang, Pati, Yogyakarta, Surabaya, Madura, Jember, dan Ambon ini diajak oleh Thowik agar jurnalis kampus yang independensinya masih terjaga untuk mengkampanyekan keberagaman dan memberikan pemihakan pada mereka yang tertindas dan menjadi korban intoleransi atas nama agama.

Mukhlis Ainurrafik, pelaku media dari ANTV, Jakarta, sebagai narasumber, memaparkan banyaknya kelemahan di kalangan jurnalis ketika meliput isu keberagaman. Diakuinya, “Sebagian besar jurnalis tidak memahami agama dan elemen-elemen dasar meliput berita.” Inilah yang menyebabkan media-media di negeri ini sangat jauh dari pemihakannya terhadap hak dan kepentingan-kepentingan publik. “Perkembangan media saat ini di luar kontrol kita,” kutuk Mukhlis. Karena itu, dia dengan tegas menyatakan bahwa media-media propaganda seperti Sabili, Arrahmah.com, Hidayatullah, dan sejenisnya tidak layak disebut media massa. Media-media tersebut mengobarkan “perang” dengan menampilkan jihad secara verbal. Mereka hanya menyuarakan kepentingan kelompoknya. Padahal, lanjut Mukhlis, “Prasyarat utama sebagai jurnalis adalah membela kepentingan publik.”

Maka, lantaran penting dan sensitifnya isu agama dalam upaya membangun keberagaman di negeri ini, Mukhlis memberikan “wejangan” kepada para jurnalis kampus agar, “hati-hati meliput agama dengan tidak terjebak pada klaim-klaim abstrak seperti penyesatan. Lebih baik meliput isu agama pada sisi kemanusiaannya.”

Media Indonesia, Jumat, 21 Oktober 2011

SOROTAN dan outokritik mengemuka dalam diskusi yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) di Kampus Universitas Sumatra Utara, kemarin.

Acara bertema Fundamentalisme di media dan tantangan memberitakan isu keberagaman, itu menampilkan pembicara Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kan-song, akademisi dari IAIN Sumatra Utara Akmal Azhari, dan Pemimpin Redaksi Deli TV Syaiful Anwar Lubis.

Usman mengungkapkan, saat ini kebanyakan media sudah kebablasan dalam mengekspresikan suara mereka. Itu bisa dilihat banyaknyapers Islam yang menyuarakan radikalisme, fundamentalisme, konservatisme, dan mistisisme.

"Konservatisme agama yang ditularkan melalui pers sesungguhnya membahayakan kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, konservatisme semacam itu harus dilawan," tandasnya.

Dia menambahkan, konservatisme itu dapat dilawan dengan pemberitaan melalui media massa umum. Apalagi, di masa reformasi ini, sudah semestinya pers umum lebih leluasa memberitakan keberagaman.

Sayangnya, pers umumpun tidak menampilkan ideal keberagaman alias ikut terjangkit konservatisme.

Ia memberikan contoh, masih banyak pers yang memberitakan persoalan agama hanya berdasarkan opini dari suara mayoritas. Misalnya, menyebut Ahmadiyah sesat. "Sesat menurut siapa? Ketika menggunakan kata sesat, pers telah memihak kelompok mayoritas dominan. Memvonis satu aliran sebagai sesat atau tidak sesat merupakan hak prerogatif Tuhan."

Di sisi lain, Akmal Azhari lebih banyak menyoroti fungsi wartawan. Menurut dia, para kuli tinta bisa dikatakan sebagai nabi. Alasannya ba-nyak tugas wartawan hampir sama dengan tugas nabi, salah satunya menyampaikan kabar berita dan membentuk opini.

"Tapi sayang, masih banyak wartawan yang tidak bisa membedakan opini pribadi dengan opini yang ada di masyarakat," paparnya.

Syaiful Anwar pun memaparkan kondisi terkini di Sumatra Utara. "Ada media utama, yang memosisikan dirinya berseberangan dengan media lainnya dalam pemberitaan. Namun, itu tidak menimbulkan perpecahan karena warga Sumut memiliki kekerabatan yang baik karena adat istiadat/ (YN/N-2)