Sepuluh tahun sudah reformasi. Namun, angin demokrasi yang seharusnya mampu memecahkan berbagai persolan kebangsaan, malah justru memasuki titik kritis dan titik balik yang membingungkan publik. Tampaknya, proses demokratisasi bangsa baru sebatas dimaknai sebagai kebebasan dari represi politik, belum sampai pada bagaimana menghargai pendapat dan menerima perbedaan.

Menguatnya konservatisme di tengah masyarakat menimbulkan kekhawatiran akan terancamnya sendi-sendi keberagaman, terutama dalam agama dan kepercayaan. Kelompok-kelompok radikal yang tumbuh pasca jatuhnya rezim Soeharto mulai mendesak kelompok lain yang memiliki pendapat yang berbeda.

Fenomena intoleransi, diskriminasi, serta kekerasan berbasis agama dan keyakinan terus meningkat sejak tahun 2005. Upaya-upaya penutupan, perusakan rumah ibadat, pelabelan sesat terhadap suatu komunitas, serta jatuhnya korban nyawa dan harta benda menjadi menu media massa sehari-hari. Kekerasan terhadap Alqiyadah al Islamiyah di Padang, penutupan, pengerusakan dan penyerangan masjid dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor Kab. Kuningan Jawa Barat, rencana pembumihangusan komunitas Suku Dayak Losarang, Indramayu, Jawa Barat, dan dan Sy’iah di Bangil Jawa Timur adalah sedikit contohnya.

Fenomena ini memasuki puncaknya pada tahun 2008, ketika kekuatan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan pembela agama tertentu dengan telanjang melakukan upaya penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebeasan Keberagaman dan Keyakinan (AKKBB) yang sedang merayakan hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 2008. Peristiwa penyerangan ini kemudian terkenal dengan Tragedi Monas Berdarah.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebenarnya telah diatur dalam Konstitusi. Namun demikian, tidak serta-merta hal itu menjamin kebebasan dan keberlangsungan hidup beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Masalahnya, negara kerap membuat berbagai kebijakan yang memerjinalkan kelompok-kelompok tertentu sehingga ada terjadi diskriminasi yang terlembaga.

Misalnya, negara tetap memberlakukan UU No 1/PnPs/1965 pasal (1) dan TAP MPRS No XXVII/MPRS/1966 sebagai pangkal penyebutan “agama yang diakui pemerintah”. Sekarang, Indonesia hanya mengakui keberadaan 6 agama “resmi”. Agama-agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan terakhir Khonghucu. Beberapa kelompok aliran agama maupun pemeluk kepercayaan (agama lokal) lainnya kerap mengalami diskriminasi di berbagai bidang; ekonomi, politik sosial dan budaya. Celakanya, eksekutif sebagai penyelenggara terjaminnya konstitusi, malah membiarkan hal ini terus terjadi.

Pers sebagai salahsatu penyangga pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam rangka ikut membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dan toleran terhadap perbedaan dengan membuat suatu kerja jurnalistik yang mendukung terciptanya kedamaian, bukan sebaliknya.

Sebagian media massa terjebak dalam alur pemikiran konservatisme agama. Tanpa mempertanyakan lebih dalam, media turut serta membesarkan kelompok-kelompok konservatif.

Media menjadi cermin konservatisme masyarakat. Jurnalis mengutip mentah-mentah apa yang diucapkan tokoh-tokoh garis keras tanpa memberikan interpretasi yang tepat yang pada akhirnya menyerang dan semakin memarjinalkan kelompok agama dan keyakinan minoritas.

Pada 17-18 Mei 2008 di Cisarua Bogor, sebanyak 30 orang jurnalis dari berbagai media massa berkumpul, mendiskusikan bagaimana peran media massa, jurnalis dalam menyikapi maraknya konflik akibat persoalan-persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari sana, disepakati bagaimana terus mempromosikan peace journalism.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SeJuK) adalah ruang bersama yang diciptakan selepas pertemuan tersebut guna terus mendukung terbentuknya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan atas hak asasi manusia.

The so-called reform era has reached more than a decade. However, the winds of democracy that should be able to solve various problems of nationality, instead it entered a critical and turning point that confusing the public. Apparently, the process of democratization of the nation is only meant as freedom of political repression, have not reached on how to appreciate and accept differences.

The increasing conservatism in society raises concerns that it could threaten diversity pillars, especially in religion and belief. Radical groups that grew after the fall of the Suharto regime began sidelining other groups who have different opinions.

The phenomena of intolerance, discrimination and  religion-based violence continued to increase since 2005. Efforts of closures and destructions of house of worships,  labeling of a community as heretical, as well as casualties of lives and property become  the daily menu of media.

Press as one of the main supporting pillar of democracy has a strategic role in order to take in building Indonesia into a democratic society and tolerant  of differences by creating a journalistic work that supports the creation of peace, not vice versa.

Some mass media are caught in the line of thought of religious conservatism. Without further questioning, the media participated in raising conservative groups.

Media becomes the mirror of conservatism in society. Journalists  quoted what the the hard liners said, without giving a precise interpretation, which in turn attack and the more marginalized groups of minority religions and beliefs.

On May 17-18, 2008 in Cisarua Bogor, as many as 30 journalists from various mass media together, discuss how the role of mass media, addressing journalists in conflict due to rampant problems of religious freedom and belief. They agreed on how to continue to promote peace journalism.

SeJuK is a joint sharing place that is created after the meeting  in order to continue to support the formation of society — with media support– that respect, protect and defend the diversity as a part of human rights.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman

Journalists’ Union for Diversity

Perkumpulan ini didirikan oleh beberapa jurnalis, penulis dan aktifis yang peduli pada isu keberagaman, terutama yang menyangkut agama dan kepercayaan.

The union was established by some journalists, writers and activists  concern on diversity issues, especially on religions and beliefs.

Visi: Terbentuknya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan atas hak asasi manusia.

Vision: Establishing a society, with the support of mass media, which respects, protects and maintains the diversity as a part of defending human rights.

Misi: Memberdayakan dan mengembangkan kapasitas media massa melalui berbagai kegiatan dan program terkait isu keberagaman.

Mission: Empowering and developing capacity of mass media through various activities and programs on diversity issues.

Aktifitas dan program

Dalam menjalankan Visi dan Misinya, Perkumpulan menyelenggarakan beragam kegiatan dan program, di antaranya diskusi public berkala, pelatihan bagi jurnalis dan calon jurnalis, penerbitan buku, pemantauan media, dan pemberian penghargaan pada karya-karya jurnalistik, cetak, elektronik dan on-line, yang mendukung keberagaman.

Activities and programs

Supporting the Vision and Mission, the union holds various activities and programs, such as regular public discussions, trainings for journalists and those who want to be journalists, book publishing, media monitoring and initiate the Journalistic Award on Diversity for printed, broadcast and on-line journalistic works on diversity issues.

Kemitraan dan Jaringan

Dalam melaksanakan kegiatan dan programnya, Perkumpulan membentuk kemitraan dan jaringan dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi keagamaan dan kepercayaan, media massa dan lembaga masyarakat sipil dalam dan luar negeri.

Partnership and Network

In doing the activities and programs, the union develop partnerships and networks and cooperates with domestic and international organizations on religions and beliefs, mass media and other civil society  institutions.